Indonesia Perlu Mengorbankan Ekonomi Untuk Menyelamatkan Rakyatnya

Indonesia Perlu Mengorbankan Ekonomi Untuk Menyelamatkan Rakyatnya

Pada artikel sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana COVID-19 bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia khususnya pada perusahaan pembiayaan. Mengingat betapa besarnya dampak COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia, beberapa ahli dalam bidang ekonomi mulai membahas mengenai solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menangani dan mencegah perkembangan ekonomi Indonesia semakin menurun.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) adalah salah satu Lembaga yang membahas mengenai penanganan wabah COVID-19 melalui press conference online yang diadakan pada tanggal 24 Maret 2020. Dalam press conference tersebut INDEF memberikan beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

Prioritaskan Penanganan COVID-19

Kurva Perbandingan Efek Penekanan Kasus Baru pada Ekonomi (sumber: INDEF)

INDEF berpendapat bahwa sektor ekonomi tidak akan pulih jika COVID-19 terus berlangsung, karena itu adanya dukungan dari pemerintah sangatlah penting. Target ideal yang bisa dilakukan pemerintah adalah menekan angka kematian dan juga meminimalkan resesi ekonomi (garis hijau pada gambar kurva). Berdasarkan kurva yang membandingkan efek adanya penekanan jumlah kematian, persentase resesi ekonomi memang lebih besar jika dilakukan penekanan angka kematian. Namun resesi ini hanya berlangsung dalam jangka pendek sehingga ada harapan ekonomi akan kembali stabil pada jangka panjangnya. Oleh karena itu penanganan wabah COVID-19 dengan harapan menekan angka kematian dianggap memiliki dampak yang lebih baik untuk ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah relokasi anggaran besar-besaran untuk penanganan COVID-19.

Menurut INDEF pemerintah perlu mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi keperluan seperti menyediakan alat Rapid Test, APD (Alat Pelindung Diri) bagi tim medis, penyediaan ruangan isolasi, dsb. Pemerintah berencana akan mengalokasikan anggaran K/L sebesar Rp 10 Triliun. Jumlah tersebut masih kurang untuk menangani COVID-19 secara nasional dan perlu ditambah sekitar 10 kali lipat untuk mencukupi kebutuhan negara.

Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk melakukan lockdown atau karantina jika memang menurut para ahli medis perlu dilakukan. Karena jika penyebaran virus bisa dicegah dengan karantina, diharapkan kasus COVID-19 semakin berkurang sehingga dapat mengurangi dampaknya terhadap sektor ekonomi.

Stimulus Bagi Industri untuk Meredam Gelombang PHK

Karena sektor industri sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi maka pemerintah perlu memberikan stimulus untuk menjaga agar industri tidak semakin terpuruk selama pandemi ini berlangsung. Empat beban biaya industri yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah tenaga kerja, utilitas & sewa, pajak & retribusi serta utang & bunga pinjaman.

Stimulus tersebut dapat diterapkan dengan contoh sebagai berikut:

–          Relaksasi PPh21, PPh22, PPh25 dan pembebasan PPN (kurun waktu 6 bulan). Diberikan secara terbatas dan difokuskan pada sektor padat karya seperti UMKM manufaktur dan UMKM pariwisata

–          Pembebasan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (kurun waktu 6 bulan)

–          Insentif bagi industri yang mengubah jasa mereka menjadi produksi barang/alat yang bisa membantu tenaga medis. Industri bisa dibatasi seperti farmasi, elektronik dan tekstil

–          Peringanan utang dan bunga kredit, khususnya bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 secara langsungDalam press conference online dengan judul “Meracik Vaksin Ekonomi Hadapi Pandemi”, beberapa anggota INDEF juga memberikan solusi lainnya mengenai stok pangan dan bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. [klik untuk terus membaca]

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *