Restrukturisasi Kredit Perusahaan Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19

Restrukturisasi Kredit Perusahaan Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19

Penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian, khususnya di sektor usaha. Demi kelancaran ekonomi Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19. 

Kebijakan ini berlaku jika debitur dan perusahaan pembiayaan sudah memenuhi persyaratan OJK yang tertulis pada POJK No.11/POJK.03/2020 dan Surat OJK No. S-9/D.05/2020. Seluruh perusahaan pembiayaan dibawah organisasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berhak melakukan restrukturisasi kredit. 

Relaksasi kredit sendiri adalah upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan ini dapat dilakukan pihak perusahaan pembiayaan/bank antara lain melalui:

  1. Penurunan suku bunga kredit;
  2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
  3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
  4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
  5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
  6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Sebelum perusahaan pembiayaan memberikan kelonggaran kredit kepada debiturnya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:

  1. Debitur terkena dampak langsung COVID-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 Miliar;
  2. Debitur adalah pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM;
  3. Debitur tidak memiliki tunggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona;
  4. Debitur merupakan pemegang unit kendaraan / jaminan.

Namun terdapat persyaratan tersendiri, agar perusahaan pembiayaan/bank dapat memberikan keringanan kredit kepada debiturnya. Persyaratan ini dapat dilihat pada POJK No.11/POJK.03/2020 dan Surat OJK No. S-9/D.05/2020.

Kebijakan ini tentunya berdampak kepada Perusahaan Pembiayaan/Bank. Beberapa dampaknya adalah:

  • Perusahaan Pembiayaan/Bank kesulitan untuk menagih angsuran
  • Berkurangnya pendapatan perusahaan pembiayaan/bank
  • Beberapa divisi tidak dapat beroperasi, seperti divisi sales
  • Kemungkinan tertundanya PSAK 71 yang menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan/bank harus menyediakan Cadangan Kerugian atas Penurunan Nilai kredit (CKPN) saat debitur terlambat melunasi tunggakan sudah sampai 3 bulan

Untuk menanganinya, diperlukan strategi yang efektif, contohnya:

  • Kualitas pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 yang direlaksasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi;
  • Meningkatkan kesehatan perusahaan pembiayaan/bank dengan menarik aset dan tenaga kerja kantor cabang ke kantor pusat;
  • Meningkatkan likuiditas perusahaan pembiayaan dengan quantitative easing (kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang beredar) yang dilakukan Bank Indonesia.

Persyaratan tambahan dikeluarkan dalam Surat OJK No. S-9/D.05/2020, bahwa restrukturisasi kredit dapat dijalankan perusahaan pembiayaan jika sudah mempertimbangkan empat kondisi yaitu:

  1. Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi dari pemberi pinjaman, bagi sumber pendanaan dalam bentuk executing (perusahaan pembiayaan mengambil kredit dari lembaga keuangan secara jual-putus);
  1. Adanya proses dan kebijakan restrukturisasi dari pihak pemilik dana, dalam hal penyaluran pembiayaan dilaksanakan melalui joint financing (pembiayaan bersama) dan channeling (perusahaan pembiayaan hanya menjadi agen penyaluran kredit dari bank/lembaga keuangan lain);
  1. Adanya permohonan restrukturisasi debitur yang terkena dampak COVID-19; dan/atau
  1. Adanya penilaian kebutuhan dan kelayakan restrukturisasi dari perusahaan pembiayaan.

Namun bagaimana cara perusahaan pembiayaan menentukan debitur yang layak mendapatkan restrukturisasi kredit? berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan pembiayaan:

  1. Melihat area persebaran COVID-19 yang paling tinggi
  2. Melihat statistik data debitur yang memiliki kesulitan pembayaran kredit
  3. Melihat sektor utama yang ekonominya paling terpengaruh yaitu sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. 
  4. Menentukan kriteria tersendiri melalui risk management

Selain itu, terdapat beberapa persyaratan untuk mengajukan restrukturisasi kredit kepada perusahaan pembiayaan/bank yaitu:

  1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan 
  2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Berikut ini adalah syarat yang  harus dipenuhi para debitur UMKM yang ingin mengajukan relaksasi kredit berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020:

  1. Debitur yang terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit atau perusahaan pembiayaan di bawah Rp 10 miliar untuk pekerja informal, penghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR);
  1. Keringanan dapat diberikan maksimal 1 tahun dalam bentuk:
    1. Penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga,
    2. Perpanjangan waktu, 
    3. Hal lain yang ditetapkan oleh bank/leasing perusahaan pembiayaan
  1. Mengajukan kepada perusahaan pembiayaan/bank dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi perusahaan pembiayaan/bank;
  1. Jika dilakukan secara kolektif, misalnya melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan/bank.

Dengan persyaratan tersebut, diharapkan agar debitur yang bermasalah untuk melunasi tunggakan akibat COVID-19, mampu untuk memenuhi kewajibannya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *